oleh

Bentuk Pengadilan Rasulullah Saw

Qadli bisa di bagi menjadi tiga, pertama adalah qadli biasa, yaitu qadli yang mengurusi penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dalam hal mu’amalah (transaksi yang di lakukan antara satu orang dengan orang yang lainnya) dan uqubat (sangsi hukum). Kedua, qadli muhtasib yaitu qadli yang mengurusi penyelesaian perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama’ah. Ketiga, qadli madlalim yaitu qadli yang mengurusi penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara.
Inilah penjelasan tentang bentuk-bentuk pengadilan, sedangkan dalil bahwa pengadilan biasa adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia adalah af’al Rasulullah Saw, termasuk pengangkatan beliau terhadap Mu’ad Bin Jabal di Yaman. Adapun dalil bahwa pengadilan itu adalah lembaga yang menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama’ah, yang sering di sebut muhtasib adalah perbuatan dan sabda Rasulullah Saw, di antaranya Rasulullah Saw pernah bersabda : “Siapa saja yang menipu, bukan termasuk umatku.”

Rasulullah juga pernah menemukan penipu, kemudian beliau mencegahnya. Qais Bin Abi Ghurrah Al-Kinani berkata, bahwa kami pernah membeli beberapa wasq (1 wasq = 130,560 kg gandum) di Madinah, kami merupakan samasirah (agen penjual), maka keluarkan Rasulullah Saw mendatangi kami lalu menyebut kami dengan panggilan yang lebih bagus dari pada sebutan kami sebelumnya dan beliau bersabda : “Wahai para saudagar, bahwa dalam jual beli ini sebenarnya bisa menyebabkan permainan dan sumpah palsu, maka kalian harus melandasi jual beli tersebut dengan kejujuran.”

Al-Barra’ Bin Azib dan Zaid Bin Arqam pernah melakukan kerjasama, lalu keduanya membeli perak dengan cara tunai dan kredit, hal itu kemudian di dengar oleh Rasulullah Saw lalu beliau memerintahkan keduanya : “Yang di beli dengan cara kontan, boleh, sedangkan yang di beli dengan cara kredit, harus di tolak.”

Baca juga...  Aqidah dan Berpolitik

Semuanya itu merupakan pengadilan hisbah, sebutan pengadilan yang menyelesaikan perkara sengketa dan bisa membahayakan hak jama’ah itu dengan menggunakan sebutan hisbah adalah karena ia merupakan suatu istilah aktifitas tertentu dalam negara Islam jika negara tersebut menganut sistem pemerintahan Islam, yaitu mengawasi para pelaku bisnis, tukang dan pekerja, untuk mencegah mereka dari tindak penipuan dalam perdagangan mereka, pekerjaan dan hasil-hasil karya mereka, di mana dia yang bertugas menciduk mereka karena mempergunakan takaran dan timbangan atau yang lainnya, yang bisa membahayakan kepentingan kelompok masyarakat, kegiatan itulah yang telah di jelaskan oleh Nabi Saw, di mana beliau memerintahkannya serta menyelesaikan sengketa yang terjadi, sebagaimana yang nampak di dalam hadits Al Barra’ Bin Azib, ketika beliau melarang dua pihak yang bekerjasama dengan cara yang satu kredit sedangkan yang lain dengan tunai, karena itu, dalil tentang hisbah tersebut adalah dalil As-Sunnah.
Hanya saja, Rasulullah Saw belum pernah mengangkat qadli tertentu dalam masalah hisbah tersebut, begitu pula, para khulafaur rasyidin belum pernah ada yang mengangkat qadli tertentu dalam masalah hisbah, kecuali Umar Bin Khattab, di mana beliau mengangkat As-Syifa’ seorang wanita dari kaumnya untuk menjadi qadli di pasar, yaitu qadli hisbah dan kadang beliau sendirilah yang melakukan tugas sebagai qadli hisbah sebagaimana yang di lakukan oleh Rasulullah Saw, hanya bedanya, Umar selalu keliling di pasar. Jadi, khalifah senantiasa melakukan hisbah sendiri hingga berakhir pada masa khalifah Harun Ar Rasyid. Sebab, beliaulah yang mula-mula mengangkat muhtasib (qadli yang bertugas melakukan hisbah) yang berkeliling di pasar, dan bertugas memeriksa penipuan timbangan dan takaran serta mengawasi transaksi-transaksi yang dilakukan para pelaku bisnis, setelah masa Al-Mahdi, beliau membuat struktur khusus untuk menyelesaikan masalah hisbah itu, sehingga terbentuklah struktur lembaga peradilan, adapun dalil tentang pengadilan yang kemudian di sebut qadli madlalim adalah firman Allah, yaitu : “Apabila kalian berselisih dalam satu hal, maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah dan Rasulullah.” (Q.S. An-Nisa’ : 59).

Ayat di atas, di nyatakan setelah firman Allah : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian.” (Q.S. An-Nisa’ : 59).

Karena perselisihan antara rakyat dengan ulil amri (penguasa) itu harus di kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu hukum Allah, sedangkan untuk mengembalikan kepada hukum Allah itu mengharuskan adanya qadli yang memutuskan perkara persengketaan, maka dialah qadli madlalim, dalil yang lain adalah perbuatan Rasulullah Saw ketika beliau mengangkat Rasyid Bin Abdillah sebagai qadli madlalim, di samping itu, adalah sabda Rasulullah Saw yang menyatakan dengan sabdanya, yaitu : “Siapa saja yang pernah hartanya aku ambil, maka inilah harta milikku silahkan ambil hak yang pernah aku ambil darinya, siapa saja yang pernah aku cambuk tubuhnya, maka inilah tubuhku, maka balaslah mana saja yang di suka darinya.”

Bukankah ini merupakan qadla’ (pengadilan) madlalim, karena hal-hal yang termasuk dalam definisi pengadilan madlalim adalah memberikan vonis terhadap perkara sengketa yang terjadi antara rakyat dengan khalifah. Dalil tentang peradilan madlalim itu adalah perbuatan dan perkataan Rasulullah Saw, hanya saja, Rasulullah Saw tidak mengangkat qadli secara khusus untuk mengurusi perkara madlalim tersebut di seluruh negeri, begitu pula para khalifah setelah beliau, mereka biasanya menyelesaikan sendiri perkara madlalim itu, seperti yang biasa di lakukan pada masa Ali Bin Abi Thalib Ra, hanya saja, beliau tidak menyediakan waktu-waktu khusus serta cara-cara tertentu, tapi, ketika terjadi kedzaliman maka fungsinya sebagai qadli madlalim tersebut nampak, sehingga dalam prakteknya terjadi secara menyeluruh dalam tindakan-tindakan beliau yang tidak dapat di pisahkan secara mandiri.

Keadaan seperti itu terus berlanjut hingga masa kekhalifahan khalifah Malik Bin Marwan, sebab dialah khalifah yang pertama kali menyediakan waktu khusus serta cara-cara tertentu untuk menyelesaiakan perkara madlalim tersebut, dia biasanya menyediakan hari-hari tertentu untuk menyelesaikan perkara tersebut, di mana beliau selalu mengontrol terjadinya perkara madlalim, apabila memang telah terjadi, maka dia segera melaporkannya kepada qadli untuk di adili. Khalifah Malik kemudian menyusun wakil-wakil yang bertugas mengawasi perkara madlalim di tengah masyarakat, lalu di susunlah struktur pengadilan madlalim itu, dengan struktur tertentu, yang di sebut dengan Darul Adli. Praktek seperti ini di perbolehkan, dapat di lihat dari segi pengangkatan qadli itu bertugas untuk menyelesaikan perkara madlalim. Sebab, dalam melaksanakan seluruh wewenang yang di miliki khalifah, dia boleh mengangkat orang tertentu untuk menggantikannya serta dari segi penyediaan waktu dan cara-cara khusus itu merupakan sesuatu yang di perbolehkan, karena semuanya itu merupakan kemubahan.

Komentar

Tinggalkan Komentar dan Terimakasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Lainnya