oleh

Khalifah

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara’. Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan menjadi milik umat, di mana dalam hal ini umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya, bahkan Allah juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum syara’ secara keseluruhan.

Dengan demikian, khalifah hanyalah orang yang di angkat oleh kaum muslimin, karena itu, faktanya adalah bahwa khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara’, oleh karena itu, tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah ia di bai’at oleh umat, maka, bai’at umat kepada khalifah dengan kekhilafahannya itu telah menjadikan khalifah sebagi wakilnya dan pengangkatan jabatan khilafah untuk seorang khalifah dengan bai’at itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib untuk mentaatinya.

Orang yang memimpin urusan kaum muslimin tidak bisa di sebut khalifah, kecuali setelah ia di bai’at oleh umat dengan bai’at in’iqad (bai’at pengangkatan) secara syar’i, dengan ridla dan bebas memilih, di mana khalifah memiliki syarat-syarat in’iqadul khilafah (pengangkatan untuk menduduki kekhilafahan), setelah pengangkatan khilafah di nyatakan sah bagi seorang khalifah, maka ia harus segera menerapkan hukum-hukum syara’.

Sedangkan sebutan yang biasa di pergunakan adalah sebutan khalifah, imam atau amirul mukminin, sebutan-sebutan ini banyak di nyatakan dalam hadits-hadits shahih, sebagaimana sebutan tersebut telah di berikan kepada para khulafaur rasyidin. Abu Said Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda : “Jika di bai’at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (H.R. Imam Muslim).

Dari Abdullah Bin Amru Bin Ash yang mendengarkan Rasullah Saw bersabda : “Siapa saja yang telah membai’at seorang Imam lalu memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya.” (H.R. Imam Muslim).

Dari Auf Bin Malik Al-Asyja’i berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendo’akan kalian dan kalian pun mendo’akan kalian.”

Terikat dengan tiga sebutan di atas memang hukumnya tidak wajib, bahkan di perbolehkan untuk menyebut orang yang memimpin urusan-urusan kaum muslimin tersebut dengan sebutan-sebutan lain yang maknanya sama, seperti hakimul mukminin (penguasa orang-orang mukmin), raisul muslimin (pimpinan kaum muslim), sulthanul muslimin (penguasa kaum muslimin) atau sebutan lain yang dari di lihat segi makna tidak bertentangan dengan tiga sebutan di atas.

Adapun sebutan-sebutan yang memiliki konotasi yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, seperti raja, presiden dan kaisar, maka semuanya tidak boleh di pergunakan untuk menyebut orang yang memimpin kaum muslimin, karena makna yang di tunjukkan oleh sebutan tersebut bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

Syarat-syarat Khalifah

Seorang khalifah harus memenuhi tujuh syarat agar dia bisa memegang tampuk kekhilafahan, juga agar bai’at terhadap pengangkatan jabatan kekhilafahannya dapat di berikan. Tujuh syarat tersebut adalah syarat sahnya pengangkatan seorang khalifah (syurutul in’iqad), apabila salah satu dari ketujuh syarat ini kurang, maka jabatan kekhilafahan ini tidak dapat di berikan.

a.1. Syarat In’iqad
Pertama, muslim, karena itu, khilafah secara mutlak tidak boleh di berikan kepada orang kafir dan hukum mentaati orang kafir itu tidak wajib, karena Allah berfirman : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin.” (Q.S. An-Nisa’ : 141).

Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling kuat bagi seorang hakim (penguasa) untuk memaksa rakyatnya, di tambah pernyataan Allah dengan menggunakan “Lan” yang biasa di pergunakan untuk menyatakan penafian selama-lamanya (nafyut ta’bid) itu bisa menjadi indikasi (qarinah) tentang adanya larangan terhadap orang kafir untuk memimpin pemerintahan kaum muslimin, baik untuk menjadi khalifah maupun yang lain, maka semuanya tadi merupakan larangan yang tegas dan pasti (nahyan jaziman) dan selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, maka hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa mereka.

Di samping itu, khalifah esensinya merupakan seorang waliyul amri, sedangkan Allah mensyaratkan agar waliyul amri kaum muslimin itu adalah seorang muslim, Allah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari kamu sekalian.” (Q.S. An-Nisa’ : 59).

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka.” (Q.S. An-Nisa’ : 83).

Kata ulil amri tidak pernah di sebut di dalam Al-Qur’an, kecuali selalu di sertai indikasi agar mereka adalah kaum muslimin, hal ini menunjukkan bahwa waliyul amri yang di syaratkan harus orang Islam, kalau khalifah merupakan waliyul amri, di mana dia juga bisa mengangkat waliyul amri yang lain, seperti para mu’awin, wali dan para amil, maka orang yang di angkat oleh khalifah itu di syaratkan harus orang Islam.

Kedua, laki-laki, maka, wanita tidak bisa menjadi khalifah, dengan kata lain, khalifah harus laki-laki, dia tidak boleh seorang wanita, berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh Abi Bakrah yang mengatakan : “Sungguh Allah telah memberiku manfaat dari kata-kata yang pernah kudengar dari Rasulullah Saw pada saat perang Jamal, setelah semula hampir saja aku mengikuti tentara Jamal (yang di pimpin oleh Aisyah yang mengendarai unta) dan berperang di pihak mereka”. Lalu ia melanjutkan : “Ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw, bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu, maka beliau bersabda : “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.”

Baca juga...  Standart Kebenaran Agama dan Mabda

Ikhbar (pemberitahuan) Rasulullah Saw dengan menafikan keberuntungan pada orang yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang wanita adalah larangan terhadap kepemimpinan wanita, sebab pernyataan tersebut merupakan shiyagut thalab (bentuk-bentuk perintah), di tambah pemberitahuan tersebut merupakan pemberitahuan yang berisi celaan (adz dzam) kepada mereka yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang wanita, dengan cara menafikan keberuntungan pada mereka, maka hal itu dapat di jadikan indikasi (qarinah), bahwa celaan tersebut merupakan larangan yang pasti dan tegas, sehingga larangan mengangkat seorang wanita untuk jabatan kekuasaan di sini yang di sertai dengan indikasi yang menunjukkan tuntutan meninggalkan perbuatan tersebut secara pasti.

Jadi, mengangkat seorang wanita sebagai penguasa adalah haram, yang di maksud dengan larangan mengangkat seorang wanita menjadi penguasa di sini adalah menduduki jabatan khilafah dan jabatan-jabatan kekuasaan di bawahnya, sebab, yang di bicarakan di sini adalah pengangkatan putri Kisra sebagai ratu yang berkuasa, jadi persoalannya adalah khusus persoalan pemerintahan, bukan khusus mengenai kejadian di angkatnya putri Kisra saja, tetapi bukan berarti umum mencakup segala hal, oleh karena itu, larangan ini tidak mencakup hal-hal lain selain pemerintahan.

Ketiga, baligh, tidak boleh anak-anak di angkat menjadi khalifah, sebab ada riwayat dari Ali Bin Abi Thalib Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Telah di angkat pena (tidak di bebankan hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga baligh dan orang gila sampai akalnya kembali.”

Dan siapa saja yang di angkat pena dari dirinya, dengan sendirinya tidak sah untuk mengurusi perkaranya, karena menurut syara’, dia tidak di bebani hukum (ghairu mukallaf), jadi, dia tidak sah menjadi khalifah ataupun menjadi pejabat yang memiliki wewenang kekuasaan, karena dia tidak mampu mengatur kekuasaan.

Dalil lainnya adalah bahwa Rasulullah Saw pernah menolak seorang anak yang hendak membai’at beliau, yaitu ketika Rasulullah Saw menolak bai’at Abdullah Bin Hisyam dan beliau memberikan alasan karena ia masih kecil. Sabda beliau kepada ibunya : “Dia masih kecil.” Kemudian beliau mengelus-elus kepalanya dan mendo’akannya, jika bai’at tidak boleh di berikan oleh anak kecil dan anak kecil itu tidak boleh membai’at orang lain sebagai khalifah, maka lebih tidak boleh lagi kalau dia di bai’at menjadi khalifah.

Keempat, berakal, tidak sah orang gila menjadi khalifah berdasarkan sabda Nabi Saw, yaitu : “Telah di angkat pena (tidak di bebankan hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga baligh dan orang gila sampai akalnya kembali.”

Siapa saja yang di angkat pena dari dirinya, maka dia tidak termasuk seorang mukallaf, karena akal menjadi manath (tempat) pembebanan hukum dan menjadi syarat sahnya mengatur berbagai urusan, sedangkan tugas seorang khalifah adalah mengatur urusan pemerintahan dan melaksanakan perintah-perintah syara’, maka tidak sah kalau khalifah itu orang gila, sebab orang gila tidak bisa untuk mengurusi urusan dirinya sendiri, apalagi mengurusi urusan orang lain, karena itu, lebih tidak sah lagi apabila orang gila mengurusi urusan orang lain dengan menjadi khalifah.

Kelima, adil, yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya (bertaqwa dan menjaga muru’ah), jadi tidak sah orang fasik di angkat menjadi seorang khalifah, adil adalah syarat yang harus di penuhi untuk pengangkatan khilafah serta keberlangsungan akad pengangkatannya, sebab Allah telah mensyaratkan pada seorang saksi dengan syarat adalah (adil). Allah berfirman : “Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil dari kamu sekalian.” (Q.S. At-Thalaq : 2).

Kedudukan seorang khalifah tentu saja lebih tinggi daripada seorang saksi, karena itu, tentu lebih utama dia memiliki syarat adil, sebab kalau kepada seorang saksi saja di tetapkan syarat adil, apalagi kalau syarat itu untuk seorang khalifah.

Keenam, merdeka, seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri, dengan demikian, dia tidak layak untuk mengurusi orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia.

Ketujuh, mampu melaksanakan amanat khilafah, sebab hal ini termasuk syarat yang di tuntut oleh bai’at, jadi, tidak sah bai’at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khilafah) berdasarkan kitab dan sunah, karena berdasarkan kitab dan sunah inilah dia di bai’at.

a.2. Syarat Afdlaliyah

Inilah syarat-syarat yang mengesahkan terwujudnya akad khilafah, selain ketujuh syarat ini tidak ada syarat lain yang layak di jadikan syarat ‘in’iqad, meskipun mungkin saja menjadi syuruth afdlaliyyat (syarat-syarat keutamaan). Syarat afdlaliyyah ini bisa di tetapkan jika di dukung oleh nash-nash yang shahih atau termasuk kategori hukum yang di tetapkan dengan nash yang shahih pula, hal itu karena syarat-syarat terwujudnya akad khilafah untuk seorang khalifah itu harus memiliki dalil yang mengandung tuntutan yang tegas yang mengisyaratkan wajibnya syarat tersebut. Oleh karena itu, jika suatu dalil tidak mengandung perintah yang tegas, maka persyaratan itu akan menjadi syarat afdlaliyah, bukan syarat in’iqad (syarat sahnya akad khilafah) dan tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan perintah tegas selain tujuh syarat ini, oleh karena itu, tujuh syarat ini sajalah yang menjadi syarat sahnya akad khilafah, selain tujuh syarat itu hanya menjadi syarat afdlaliyah semata.

Atas dasar ini, untuk pengesahan akad khilafah tidak di syaratkan bahwa seorang khalifah harus seorang mujtahid, sebab dalam hal ini tidak ada nash yang shahih. Juga, karena tugas khalifah adalah tugas pemerintahan, yakni pelaksana hukum semata. Tugas ini tidak mengharuskan melakukan ijtihad, sebab dia bisa bertanya dan bertaklid pada seorang mujtahid, serta men-tabanni (mengadopsi) hukum-hukum berdasarkan taklidnya. Jadi, tidak ada keharusan seorang khalifah harus mujtahid. Namun, memang lebih utama kalau dia seorang mujtahid. Kalaupun dia bukan seorang mujtahid, maka akad pengangkatannya sebagai khalifah tetap sah.

Baca juga...  Islam Mengharamkan Pemerintahan Militer

Demikian pula tidak di syaratkan bahwa seorang khalifah harus seorang yang pemberani dan politikus ulung yang hebat dalam mengatur urusan rakyat dan kepentingan-kepentingan lain. Sebab tidak ada hadits shahih yang menjelaskan hal itu. Syarat tersebut juga tidak termasuk dalam hukum syara’ yang menjadikannya sebagai syarat in’iqad, walaupun yang lebih utama khalifah adalah orang yang pemberani dan seorang politikus ulung.

Seorang khalifah juga tidak di syaratkan harus seorang keturunan Quraisy, sementara hadits yang di riwayatkan oleh Mu’awiyah, bahwasanya beliau berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : “Sesungguhnya urusan kekuasaan ini di tangan orang Quraisy, siapa saja yang memusuhi mereka pastilah Allah akan membuatnya jatuh tersungkur, selama mereka masih menegakkan (hukum-hukum) agama ini”. Atau hadits riwayat Ibnu Umar yang berkata : “Rasulullah Saw bersabda : “Kekuasaan ini selalu berada di Quraisy, selama masih ada dua orang di antara mereka”.

Hadist-hadist ini serta hadits-hadits yang serupa dari hadist-hadist yang sah sanadnya sampai kepada Rasulullah Saw tentang pemerintahan yang di berikan kepada Qurais adalah hadist-hadist yang berbentuk ikhbar (berita) dan tidak ada satu pun di antaranya yang berbentuk thalab (perintah).

Bentuk ikhbar (berita) walaupun mengandung pengertian tuntutan (thalab), tetapi tidak di anggap tuntutan secara pasti selama tidak di barengi dengan suatu qarinah (indikasi) yang menunjukkan penegasan, sementara hadits-hadits yang ada tentang masalah tersebut tidak di sertai qarinah apapun, dengan demikian maka hadits-hadits di atas menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib. Kesimpulannya persyaratan Quraisy itu sebagai syarat keutamaan, bukan syarat terwujudnya akad khalifah.

Adapun sabda Nabi Saw dalam hadits : “…siapa saja yang memusuhi mereka, maka Allah akan membuatnya jatuh tersungkur…”. Adalah nash yang bermakna lain, yaitu larangan memusuhi mereka, bukan sebagai penguat sabda Nabi “inna hadzal amru fii quraisy”, (sesungguhnya urusan kekuasaan ini ada pada orang Quraisy).

Hadits ini hanya menunjukkan adanya urusan kekuasaan di tangan Quraisy dan larangan memusuhi mereka. Juga, kata Quraisy adalah ism (sebutan) dan bukan sifat. Dalam istilah ushul fiqih di sebut laqab (julukan atau sebutan). Mafhum ism atau mafhum laqab sama sekali tidak bisa di jadikan dasar suatu perbuatan, karena ism atau laqab itu tidak memiliki mafhum. Oleh karena itu, nash tentang Quraisy tidak mempunyai pengertian bahwa pemerintahan tidak boleh di berikan kepada orang selain Quraisy.

Sabda Rasulullah Saw yang menyatakan : “Sesungguhnya urusan kekuasaan ini di tangan orang Quraisy”, tidak berarti bahwa kekuasaan tidak boleh berada di tangan orang selain Quraisy. Tidak pula bahwa kekuasaan selalu berada di tangan Quraisy itu berarti melarang selain mereka, tapi maksud nash tersebut adalah bahwa kekuasaan berada di kalangan orang-orang Quraisy dan di benarkan pula berada pada selain mereka.

Jadi, nash tentang Quraisy tidak mencegah munculnya pemimpin selain dari kalangan mereka dalam urusan kekhilafahan, sengan demikian, syarat quraisy adalah syarat keutamaan bukan syarat sah terwujudnya akad pengangkatan khilafah.

Rasulullah Saw sendiri pernah mengangkat Abdullah Bin Rawahah, Zaid bin Haritsah dan Usamah Bin Zaid menjadi amir, padahal mereka bukan orang Quraisy. Jadi Rasulullah Saw pernah mengangkat orang non Quraisy menjadi amir. Kata “Hadzal amru” berarti “wilayatul amri”, yaitu pemerintahan secara umum, bukan khusus di tujukan kepada khalifah saja. Jadi tindakan Rasulullah Saw mengangkat orang selain Quraisy itu menjadi dalil wewenang memerintah tidak terbatas di kalangan Quraisy saja dan tidak terlarang bagi selain mereka. Lagi pula, Imam Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda : “Dengarlah dan taatilah oleh kalian, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak hitam, sampaipun kepalanya di penuhi bisul”.

Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar yang berkata : “Kekasihku (Nabi Saw) telah mewasiatkan kepadaku agar aku mendengarkan dan mentaati (pemimpin) sekalipun dia seorang budak yang cacat anggota tubuhnya.”

Dalam riwayat lainnya : “Jika di kuasakan kepada kalian seorang hamba yang cacat lagi hitam, lalu dia memimpin kalian dengan Kitabullah, maka dengar dan taatlah kalian kepadanya”.

Hadits-hadits ini merupakan nash yang jelas tentang kebolehan seorang budak hitam menjadi pemimpin kaum muslimin, sehingga hadits ini dapat di jadikan dalil, bahwa khilafah atau Wilayatul Amri dapat di pegang oleh orang-orang yang bukan Quraisy, bahkan sekalipun bukan orang Arab, jadi hadits-hadits tentang Quraisy di atas hanya menyebut sebagian dari orang-orang yang berhak menjadi khalifah, demi menunjukkan keutamaan mereka, namun bukan berarti khalifah di batasi pada mereka saja dan tidak boleh selain mereka.

Demikian pula tidak di syaratkan, bahwa khalifah harus keturunan Bani Hasyim atau keturunan Ali, karena telah terbukti bahwa Nabi Saw pernah mengangkat pemimpin yang bukan dari Bani Hasyim atau keturunan Ali Ra, pada saat perang Tabuk beliau mengangkat Muhammad Bin Maslamah untuk memimpin Madinah, padahal dia bukan dari Bani Hasyim ataupun keturunan Ali. Beliau juga pernah mengangkat Mu’ad Bin Jabal dan Amr bin Ash sebagai amir di Yaman, padahal mereka berdua bukan dari Bani Hasyim maupun keturunan Ali. Terbukti pula secara pasti bahwa kaum muslimin telah membai’at Abu Bakar, Umar, dan Ustman, di mana Ali termasuk orang yang membai’at ketiga khalifah tersebut, padahal mereka semua bukan berasal dari Bani Hasyim dan para sahabat juga tidak mengingkari bai’at tersebut, sehingga terjadilah ijma’ sahabat tentang sahnya pengangkatan khalifah selain Bani Hasyim dan Bani Ali, termasuk berijma’ dalam hal ini adalah Ali, Abbas dan seluruh Bani Hasyim.

Baca juga...  Methode Pengangkatan Khalifah

Adapun hadits-hadits yang berhubungan dengan keutamaan Ali dan Ahlul Bait adalah sekedar menunjukkan keutamaan mereka, bukan menunjukkan persyaratan bahwa khalifah harus dari kalangan mereka.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak terdapat suatu dalil pun yang menunjukkan persyaratan sahnya khalifah kecuali tujuh syarat di atas, selain itu kalaupun dalilnya di anggap benar, maka maknanya hanyalah bersifat afdlaliyah, yang di minta oleh syara’ hanyalah syarat sah pengangkatan khalifah (in’iqad) pada seseorang yang menjadi kandidat khalifah, selain syarat tersebut, akan di sampaikan kepada kaum muslimin agar mereka dapat memilih calon khalifah yang lebih utama, namun, siapa saja yang di pilih oleh kaum muslimin akad khalifahnya sah jika memenuhi syarat in’iqad (sah pengangkatan) khalifah, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat lain (syurutul afdlaliyah).

B. Terwujudnya Akad Khilafah

Khilafah adalah akad yang di bangun atas dasar kerelaan dan pilihan, kerena merupakan bai’at untuk taat kepada seseorang yang mempunyai hak ditaati dalam kekuasaan, jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang di bai’at untuk memegang tampuk kekuasaan dan kerelaan pihak yang membai’atnya, oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak jabatan khilafah, maka ia tidak boleh di paksa atau di tekan untuk menerimannya, tapi harus di carikan orang lain untuk menduduki jabatan tersebut, demikian pula tidak boleh mengambil bai’at dari kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan, karena dalam keadaan demikian akad yang di lakukan tidak di anggap sah, sebab, khilafah adalah akad yang di bangun atas dasar kerelaan dan pilihan, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan sebagaimana pada akad-akad lain.

Hanya saja, ketika pelaksanaan akad bai’at telah sempurna di laksanakan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk membai’at, maka akad bai’at tersebut telah sah, dalam hal ini orang yang di bai’at telah menjadi Waliyul Amri, pemegang tampuk kekuasaan, yang harus di taati, status bai’at yang di berikan kepadanya setelah itu menjadi bai’at taat, bukan lagi bai’at untuk akad khilafah. Pada saat itu, dia boleh memaksa orang-orang yang belum berbai’at untuk berbai’at kepadanya, karena pemaksaan tersebut dalam rangka mentaatinya dan secara syar’i hal ini hukumnya wajib.

Pemaksaan bai’at tersebut bukan untuk akad bai’at mewujudkan khilafah sehingga bisa dinyatakan tidak sah apabila di dalamnya ada unsur paksaan, atas dasar itu, maka baiat pada tahap awal merupakan akad yang hanya bisa di katakan sah manakala terdapat kerelaan dan pilihan dari kedua pihak, adapun setelah di laksanakan akad bai’at pengangkatan khalifah, maka berubah menjadi ketaatan, yaitu kesiapan melaksanakan perintah khalifah dan untuk itu di perbolehkan ada pemaksaan dalam rangka melaksanakan perintah Allah.

Oleh karena khalifah merupakan akad, maka tidak akan sempurna tanpa adanya akid, yaitu pihak pertama yang menginginkan akad, sebagaimana halnya dalam masalah pengadilan (qadla’), seseorang tidak sah menjadi qadli kecuali setelah pihak yang berwenang menyerahkan jabatan tersebut kepadanya, demikian pula dalam masalah pemerintahan, seorang amir tidak sah kecuali setelah jabatan tersebut di serahkan kepadanya oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini.

Dalam hal kekhalifahan, seseorang tidak akan menjadi khalifah kalau kaum muslimin, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan, tidak menyerahkan jabatan tersebut kepadanya, dia akan memiliki wewenang pemerintahan hanya jika pelaksanaan akad khilafah kepadanya berjalan secara sempurna, akad ini tidak akan terlaksana kecuali adanya dua pihak yang berakad.

Pihak pertama adalah orang yang mencalonkan diri atau di calonkan untuk menduduki jabatan khalifah, pihak kedua adalah kaum muslimin yang sepenuhnya rela kepada pihak pertama untuk menjadi khalifah mereka, oleh karena itu, dalam hal pengangkatan khalifah harus ada bai’at dari kaum muslimin.

C. Pemerintahan Pemberontak

Dengan demikian, jika seseorang merebut kekuasaan dan berhasil mengambil alih pemerintahan, maka tidak secara otomatis menjadi khalifah, sekalipun telah memproklamirkan diri sebagai khalifah kaum muslimin, kalaupun seandainya orang itu mampu mengambil bai’at dari kaum muslimin dengan cara paksa dan kekerasan, statusnya tetap tidak menjadikannya khalifah, walaupun bai’at telah di langsungkan, sebab bai’at dengan cara paksa dan atau tekanan tidak di anggap sah dan tidak dapat mewujudkan akad khalifah, karena khilafah adalah akad yang di bangun atas dasar kerelaan dan pilihan, yang tidak akan sempurna apabila pelaksanaannya terdapat unsur paksaan dan tekanan, jadi akad khilafah hanya akan terwujud dengan bai’at yang di bangun atas dasar kerelaan dan pilihan, namun, kalau orang yang merebut kekuasaan itu dapat meyakinkan kaum muslimin bahwa kemaslahatan mereka akan terwujud dengan berbai’at kepadanya, bahwa tegaknya hukum syara’ telah mengharuskan mereka berbai’at kepadanya dan mereka pun mau menerimanya dengan rela, lalu membai’atnya dengan penuh kerelaan dan kebebasan memilih, maka jadilah ia seorang khalifah yang sah semenjak bai’at yang penuh kerelaan dan kebebasan memilih di laksanakan, walaupun pada awalnya ia mengambil kekuasaan dengan cara paksa, jadi yang menjadi syarat adalah terwujudnya bai’at dengan kerelaan dan kebebasan, walaupun orang yang di bai’at tersebut telah menjadi seorang penguasa (pemerintahan) ataukah belum.

Komentar

Tinggalkan Komentar dan Terimakasih Atas Kunjungan Anda...

Artikel terbaru